MASA DEPAN OTONOMI DAERAH

(bersama Fadillah Putra & Saiful Arif)
Penerbit SIC, 2002

Sebagai pilihan politik yang rasional (rational political choice), kebijakan desentralisasi itu, khususnya yang diarahkan menuju terciptanya pemerintahan daerah yang tidak saja otonom, tetapi juga demokratis, oleh para pakar dianggap berpotensi untuk berkemampuan memainkan peran sebagai instrumen politik penting guna meningkatkan kinerja politik (political performance) pemerintah daerah. Peningkatan kinerja politik itu khususnya diharapkan terjadi pada dimensi tanggung-gugat pada masyarakat (public accountability) dan transparansinya dalam hal mekanisme serta proses pengambilan keputusan politik mengenai persoalan pembangunan di berbagai daerah.

Di sisi lain, implikasi yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan secara penuh dan sungguh-sungguh ialah sebagai faktor pendorong bagi upaya pembangunan ekonomi daerah yang lebih visioner, yakni yang sejauh mungkin mendekati gambaran riil kondisi sosial, ekonomi, dan politik daerah itu sendiri. Lebih dari itu, upaya pembangunan ekonomi daerah, misalnya yang tertuang dalam program-program strategis menyangkut pengembangan investasi akan terdesain sebagai hasil kompromi politik antar stakeholders di daerah dan skala prioritas yang mereka tetapkan sendiri. Secara teoretik, memang sering dikatakan bahwa asumsi pemberian otonomi yang makin luas kepada daerah adalah agar pemerintah daerah itu mampu menjadikan dirinya sebagai institusi politik yang demokratis, mandiri (otonom), sekaligus sebagai sebuah institusi pelayanan publik yang responsif dan tanggung-gugat terhadap rakyat setempat.

Advertisement