October 1996

This disertation is about decision-making in six farm households in East Java. The research carried out uses the case study approach and focuses on the intellectual locus of the actors who took decisions. The indigenous knowledge and the way it is generated and used by farmers when they make decisions is considered relevant in this respect.
The socio-economic progress of farmers is largely determined by the land they inherit at the start of their farming career. Inheritance, in fact, serve as a foundation for his subsequent success or failure. The way land is divided among the heirs is the reason why land is becoming more and more fragmented and will create serious problems in the near future. Further fragmentation of land holdings will not only bring many more families below the poverty line but will also cause a further deterioration of the land due to a loss of fertility and to erosion.
The impact of government programs for improving the socio-economic well being of rural people in the area has been limited. Up till the time of research, the government in this area has mainly dealt with the regreening program. The development efforts sponsored by the government in the area north of Malang has stimulated a considerable industrial development. The industries are mainly concentrated between the cities of Surabaya and Malang, but very little of the economic growth has trickled down to the villages south of Malang.
Taking all factors into consideration, the development of the limestone area is extremely problematic. Whatever governmental programs are designed and implemented for this area, or however rational, systematic and innovative the farmers and their wives make their decisions, viable agricultural development will still only be possible when the number of farmers in the area  is reduced either through diversification or through out-migration.

Sebagai pilihan politik yang rasional (rational political choice), kebijakan desentralisasi itu, khususnya yang diarahkan menuju terciptanya pemerintahan daerah yang tidak saja otonom, tetapi juga demokratis, oleh para pakar dianggap berpotensi untuk berkemampuan memainkan peran sebagai instrumen politik penting guna meningkatkan kinerja politik (political performance) pemerintah daerah. Peningkatan kinerja politik itu khususnya diharapkan terjadi pada dimensi tanggung-gugat pada masyarakat (public accountability) dan transparansinya dalam hal mekanisme serta proses pengambilan keputusan politik mengenai persoalan pembangunan di berbagai daerah.

Di sisi lain, implikasi yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan secara penuh dan sungguh-sungguh ialah sebagai faktor pendorong bagi upaya pembangunan ekonomi daerah yang lebih visioner, yakni yang sejauh mungkin mendekati gambaran riil kondisi sosial, ekonomi, dan politik daerah itu sendiri. Lebih dari itu, upaya pembangunan ekonomi daerah, misalnya yang tertuang dalam program-program strategis menyangkut pengembangan investasi akan terdesain sebagai hasil kompromi politik antar stakeholders di daerah dan skala prioritas yang mereka tetapkan sendiri. Secara teoretik, memang sering dikatakan bahwa asumsi pemberian otonomi yang makin luas kepada daerah adalah agar pemerintah daerah itu mampu menjadikan dirinya sebagai institusi politik yang demokratis, mandiri (otonom), sekaligus sebagai sebuah institusi pelayanan publik yang responsif dan tanggung-gugat terhadap rakyat setempat.

KAJIAN DARI PERSPEKTIF TEORI GOVERNANCE
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (Malang, 30 Oktober 1999)

Masyarakat di segala penjuru dunia sedang mengalami perubahan besar-besaran akibat proses globalisasi atau internasionalisasi di bidang politik, ekonomi dan teknologi. Dampak prubahan itu pada sektor pemerintahan sungguh dramatis. Sejak pertengahan dasa warsa 1970 an sebenarnya telah terjadi apa yang disebut “krisis kemampuan memerintah” (governability crisis) dari pemerintah di berbagai belahan dunia. Sejak saat itu persoalan ini oleh para teorisi telah diangkat sebagai sebuah agenda internasional penting yang perlu mendapatkan solusi.

Dalam pemahaman teori Governance–teori yang mencoba menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam kepemerintahan–krisis ini disebabkan oleh masih kuatnya hegemoni negara, ditandai oleh dominannya pengaruh negara atas segala aspek kehidupan, termasuk urusan pelayanan publik (yang dari waktu ke waktu semakin kompleks). Akibatnya negara terjebak dalam situasi dilematis: menjadi terlalu besar untuk urusan-urusan kecil, menjadi terlalu kecil untuk urusan-urusan besar. Akar pesoalannya, masih menurut teori Governance, terletak pada model pemerintahan yang kini berlaku, dengan ciri khasnya antara lain,struktur yang vertikal, birokrasi yang kental dan wataknya yang intervensionis.

Model pemerintahan (tradisional) seperti itu ternyata tidak mampu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan ekonomi, sosial dan kultural yang sedang mengalami perubahan yang cepat. Oleh karena itu diperlukan keputusan politik dari pihak negara/pemerintah untuk secara serius dan konsisten mereformasi model pengorganisasian pelayanan publiknya.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan kian kompleksnya isu yang harus segera diputuskan, beragamnya institusi pemerintah serta kekuatan masyarakat madani (civil society) yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (policy making), maka hasil akhir (outcome) yang memuaskan dari kebijakan publik tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan sektor pemerintah. Kebijakan publik yang efektif dari sudut pandang teori Governance adalah produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau institusi.

Analisis kebijakan, menurut Thomas R Dye, adalah suatu upaya untuk mengetahui “what governments do, why they do it, and what difference it makes” (apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, kenapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan capaian hasilnya berbeda-beda).

Dalam perkembangan terakhir ilmu politik menggeser fokus perhatian studinya dari hal-hal yang tadinya bersifat kelembagaan (institutional approach) menuju kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan (behavioral approach). Menurut Dye, yang membedakan antara analisis kebijakan dan ilmu politik ialah bahwa dibanding yang disebut terakhir maka pada yang disebut pertama pusat perhatiannya lebih pada apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah.
Selain itu, berbeda dengan ilmu politik, analisis kebijakan itu dalam upayanya memecahkan masalah sosial (termasuk tentunya yang fundamental) pada umumnya menggunakan pendekatan yang bersifat multidisipliner/interdisipliner. Artinya, pendekatan atau kerangka pemikiran yang dipakai untuk memecahkan masalah itu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam konsep yang berasal dari berbagai disiplin, misalnya ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, psikologi dan antropologi.

Hingga kini terdapat keberagaman pusat perhatian dalam analisis kebijakan itu sendiri, ada beberapa analisis kebijakan yang menaruh perhatian terhadap pendalaman taraf pemahamannya tentang kebijakan, lantas beberapa yang lain lebih tertarik dalam upaya menyempurnakan atau meningkatkan mutu kebijakan dan yang lainnya lagi tertarik pada kedua kegiatan tersebut.
Hogwood dan Gunn (1986) berhasil menglasifikasikan 7 variasi kegiatan dalam konteks analisis kebijakan dan sekaligus menggambarkan ruang lingkupnya, yang dapat dilihat dari diagram berikut.

Mei 1999

Istilah analisis kebijakan (policy analysis) yang kita kenal saat ini pada hakikatnya baru muncul pada dasawarsa 1970 an. Sebelumnya, lebih banyak digunakan istilah Ilmu Kebijakan ataupun Studi Kebijakan, ketika disiplin sosial ini masih dalam proses mencari bentuk dan belum mantap posisinya. Perubahan terminologi itu sebenarnya membawa akibat yang cukup mendasar bagi proses pendewasaan diri analisis kebijakan. Sebab, perubahan itu ternyata bukan sekedar pada kemasannya, tapi juga pada substansinya.

Perkembangan disiplin analisis sosial, termasuk variannya yang kini kita kenal dengan sebutan analisis kebijakan hanya dapat kita pahami dengan benar sepanjang kalau hal itu kita tempatkan dalam konteks perkembangan yang berlangsung pada ilmu-ilmu sosial. Sebaliknya, pemahaman yang benar dan menyeluruh atas perkembangan ilmu-ilmu sosial itu sendiri hanya mungkin dilakukan jika dalam meninjaunya kita berangkat dari cakrawala dan perspektif yang lebih luas dengan memperhatikan aspek kesejarahannya.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa studi administrasi publik tradisional kini telah berubah wajah menjadi analisis kebijakan dalam arti yang seluas-luasnya. Saat ini pusat pergumulan dan sorotan para pakar administrasi publik adalah bagaimana cara-cara kebijakan dirumuskan, dengan metoda-metoda apa kebijakan itu dilaksanakan dan diubah, dan evaluasi kebijakan, utamanya yang menyangkut hubungan antara tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapainya serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan itu baik terhadap diri publik, aparat birokrasi, maupun pembuat kebijakan itu sendiri. Perubahan orientasi pada disiplin itu mau tak mau juga mengubah karakter pekerjaan administrator publik.

Hingga kini sebenarnya belum ada kesepakatan dalam konteks studi administrasi publik itu, misalnya mengenai bagaimana orientasi baru dalam disiplin ini seharusnya dirumuskan dan dikembangkan. Salah satu indikasinya adalah masih begitu beragamnya model dan pendekatan yang digunakan oleh para ahli untuk memahami fenomena administratif tersebut.
Namun adanya keragaman paradigma, model atau pendekatan pada administrasi publik itu sebenarnya wajar-wajar saja, mengingat bahwa sebagai disiplin ia dikenal senang meminjam teori dari disiplin-disiplin ilmu sosial yang lain. Tanpa itu, administrasi publik justru akan menjadi disiplin sosial yang gersang.

Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis Moneter

Mei 1999
Pengkajian terhadap fenomena pembangunan (ekonomi) di indonesia, tidak cukup dilakukan hanya dengan bersandar pada pendekatan ekonomi semata, melainkan perlu berangkat dari pendekatan EKONOMI POLITIK (political economy approach). Untuk mengetahui latar belakang kebijakan ekonomi dan bisnis di suatu negara diperlukan pemahaman yang menyeluruh sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap, tidak hanya dari satu sudut pandang. sesungguhnya, perumusan kebijakan pembangunan merupakan proses politik yang melibatkan beragam aktor–mulai dari negara, birokrat, politisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat itu sendiri–dengan beragam kepentingan pula, yang interaksinya bisa jadi saling berbenturan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengatasi konflik tersebut, para aktor dituntut melakukan berbagai negosiasi dan kompromi. Dengan demikian untuk memahami kebijakan pembangunan dengan benar perlu ditelusuri secara cermat perilaku, motivasi atau pun preferensi para aktornya sehingga diperoleh jawaban: siapa memperoleh apa, berapa banyak, mengapa dan dengan cara bagaimana dari kebijakan pembangunan yang berlangsung di suatu negara dalam kurun waktu tertentu.
Pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lingkungan (di sini utamanya lingkungan politik) terhadap sektor bisnis  tak dapat diremehkan. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap pola pengambilan keputusan stratejik, khususnya pada kegiatan-kegiatan perencanaan jangka panjang (long-range planning), misalnya keputusan investasi.

Alasan yang diberikan oleh para pengusaha amat rasional. Iklim politik yang stabil di suatu negara memang merupakan syarat yang penting bagi dimungkinkannya pertumbuhan investasi atau pengembangan modal fisik (physical capital accumulation).  Para pemilik modal yang waras tentu tidak akan mau berbuat nekat dan berspekulasi untuk mempertaruhkan nyawa dan hartanya di sutau negara yang derajad legitimasi politik pemerintahnya amat rendah atau di negara yang sedang dilanda krisis politik yang akut di mana pergolakan bersenjata terjadi hampir tiap hari di berbagai daerah.

Jadi, adakah hubungan langsung antara struktur politik (political structure) suatu negara dengan pembangunan ekonomi (economic development) yang berlangsung di negara tersebut? Jawabannya, ada; dengan alasan, bahwa lewat struktur politik inilah elit negara (state elite) di manapun secara formal menyandarkan kekuasaannya. Sandaran struktural itu digunakan untuk mengatur (power to regulate) kehidupan masyarakat atau digunakan dalam upayanya melebarkan pengaruh kekuasaannya atau dalam upayanya mempertahankan status quo. Dengan demikian, struktur politik dalam berbagai segi akan ikut menorehkan warna (reshaping) dan memberikan pengaruh tertentu, bukan saja terhadap kinerja (performance) pembangunan pada bidang-bidang lain, tetapi khususnya juga terhadap pembangunan sektor perekonomian.

Andaikan saja kita hidup di sebuah dunia yang serba pasti dengan sistem administrasi publik yang serba sempurna, dan dengan dukungan aparat birokrasi yang bersih, berwibawa, akuntabel serta responsif kepada tuntutan publik barangkali  tak ada alasan untuk melakukan evaluasi. Sayang, pengalaman kita selama hidup bernegara dan bermasyarakat mengajarkan pada kita bahwa kita tidak hidup dalam dunia yang demikian. 
Fenomena banyak omong adalah sesuatu yang biasa kita temukan dalam dunia kebijaksanaan dan politik, sedangkan apa yang disebut sebagai tindakan konkret, lebih-lebih efektif, jarang sekali kita temukan.
Tentu saja ada banyak keputusan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, entah itu  di bidang pangan, lingkungan hidup, energi, perumahan rakyat, pendidikan, pertanahan, kesehatan masyarakat dan sebagainya namun belum semuanya membawa implikasi mendasar pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat.
Siapakah yang bisa menjamin bahwa tindakan-tindakan politik dan administratif yang efektif, responsif, akuntabel dan adil telah dilakukan, dan dengan cara bagaimana hal itu dilakukan?
Persoalan-persoalan di atas jelas tidak mudah dicarikan solusinya, termasuk oleh penguasa politik yang sekuat apapun.

Melalui proses evaluasi ini, kita dapat mengukur sampai seberapa jauh proses kebijakan tertentu berjalan baik (sesuai rencana), karena lewat evaluasi itu kita dapat membandingkan antara keluaran yang senyatanya dicapai (actual outputs) dengan keluaran yang diharapkan (expected measure). Suatu analisis terhadap keluaran kebijakan (policy output analysis) dengan demikian setidaknya dapat menjelaskan pada kita apakah tujuan dan sasaran dari proses kebijakan atau program yang sedang ditelaah tercapai atau tidak.

Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara

Bumi Aksara, Juni 1997

Banyaknya peristiwa yang terjadi di tanah air disadari adalah dampak dari hadirnya berbagai keputusan pemerintah yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan negara. Kebijaksanaan negara tidak hanya dibuat oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik (pemerintah), tetapi juga pihak swasta yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi.

Istilah policy atau kebijaksanaan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Menurut Charles O. Jones, kebijaksanaan negara adalah antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Menurut Thomas R. Dye, kebijaksanaan negara  ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijkasanaan itu dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton sebagai ornag-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, legislator, hakim, adminsitrator, monarki dan sebagainya.

Mengapa kebijaksanaan negara perlu dipelajari?
dilihat dari sudut ilmiah, maka kebijaksanaan negara dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijaksanaan negara, akibat-akibatnya pada masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari sudut alasan profesional, maka studi kebijaksanaan negara dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijaksanaan negara guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

Dilihat dari sudut alasan politis, maka mempelajari kebijaksanaan negara pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijaksanaan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Dengan kata lain, studi kebijaksanaan negara di sini dimaksudkan untuk menyempurnakan kualitas kebijaksanaan negara yang dibuat oleh pemerintah.